Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria mengungkapkan Indonesia sedang mempelajari pengalaman India dalam membangun infrastruktur publik digital (digital public infrastructure) yang berfungsi sebagai “rel” bagi berbagai layanan publik. Pernyataan ini disampaikan saat audiensi dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, di kantor Komdigi pada 29 September 2026.
Infrastruktur Publik Digital sebagai 'Rel' Layanan Publik
Menurut keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, pembelajaran dari India diarahkan untuk memperkuat fondasi yang menghubungkan identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran sehingga layanan pemerintahan tidak lagi berjalan terpisah-pisah. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan ekosistem di mana aplikasi pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat dapat saling terintegrasi melalui standar bersama dan mekanisme pertukaran data yang aman.
Komdigi menekankan bahwa adaptasi pengalaman negara lain bukanlah meniru secara langsung, melainkan mengambil pelajaran yang relevan dan menyesuaikannya dengan kondisi tata kelola, regulasi, dan infrastruktur Indonesia. Pertemuan dengan perwakilan India membuka peluang dialog teknis dan kemungkinan kerja sama atau pertukaran praktik terbaik terkait desain DPI (digital public infrastructure).
Implikasi untuk Pengembangan Website dan Produk Digital
Bagi pelaku bisnis, penyedia layanan digital, dan UMKM yang mengelola website atau aplikasi, perkembangan arah kebijakan ini menandakan beberapa implikasi praktis:
- Teknologi dan standar interoperabilitas akan menjadi lebih penting: solusi web yang mendukung integrasi melalui API standar, format data terbuka, dan autentikasi terpusat akan lebih mudah terhubung ke layanan publik.
- Perlindungan data dan kepatuhan menjadi prasyarat: ketika data mulai dipertukarkan antar-lembaga dan platform, pelaku usaha harus memperkuat praktik privasi, keamanan data, dan tata kelola agar selaras dengan kebijakan pemerintah.
- Peluang layanan nilai tambah: integrasi infrastruktur publik membuka ruang untuk layanan baru, misalnya verifikasi identitas digital terpadu, otorisasi pembayaran publik, atau layanan back‑office yang mendukung proses administrasi warga dan pelanggan.
Selain itu, penyusunan ‘rel’ digital yang andal akan memengaruhi kebutuhan hosting, arsitektur backend, dan interoperabilitas front-end pada website pemerintah maupun portal layanan. Hal ini juga memberi tekanan pada penyedia solusi web untuk menyiapkan mekanisme update dan integrasi yang cepat serta aman.
Hal yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha dan Pengembang
- Tinjau kesiapan API dan format data: pastikan sistem dapat menghasilkan dan menerima data dalam format yang mudah diintegrasikan (JSON/REST, standar metadata, dsb.).
- Perkuat manajemen identitas dan otorisasi: siapkan dukungan untuk mekanisme autentikasi terpusat dan single sign-on jika diperlukan oleh layanan publik.
- Evaluasi kepatuhan privasi: audit kebijakan privasi, proses penyimpanan data, serta rencana respons bila terjadi pelanggaran data.
- Rencanakan evolusi teknis: desain modular dan dokumentasi API mempermudah penyesuaian saat pemerintah merilis standar atau regulasi baru terkait DPI.
Apa Artinya untuk Bisnis anda?
Membangun atau memperbarui website dan produk digital dengan rancangan yang mendukung integrasi (API-friendly, dokumentasi yang baik, dan standar keamanan) akan memudahkan bisnis merespons kebijakan infrastruktur publik digital yang tengah dirancang pemerintah. Pertimbangkan menggunakan template, modul integrasi, atau tools siap pakai yang tersedia di platform pengembangan digital agar proses penyesuaian teknis menjadi lebih cepat dan terstandar.
